Matapena.news, Bolsel – Dukung Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam memajukan dunia pendidikan di Bolsel, Ketua DPRD Arifin Olii, menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Hassanudin Makassar.
Hadir bersama Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, rombongan Pemda Bolsel disambut di Ruang Rapat Rektorat Kampus Unhas Makassar, Kamis 17 April 2025.
Ketua DPRD Arifin Olii mengapresiasi langkah tepat Pemkab Bolsel untuk bekerjasama dalam bidang pendidikan dengan Universitas ternama yang berada di Makassar.
“Saya percaya dengan adanya sinergitas ini, Pemkab Bolsel bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” ujar Arifin.
“Mari kita semua berkomitmen untuk tidak hanya menandatangani dokumen ini, tetapi juga untuk mewujudkan setiap tujuan yang telah di tetapkan dalam draf kerjasama,” tambah Ketua DPRD Arifin Olii.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga untuk menjalin kerja sama yang produktif dan berkelanjutan.
“Kami bangga menjalin kerjasama ini, harapannya bisa menumbuhkan sinergitas yang baik antara dunia akademis dan pemerintahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ucap Iskandar.
Kamaru mengatakan, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan satu daerah. Sebab, jika pendidikannya mumpuni otomatis akan hadir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa menjadi generasi-generasi penerus pembangunan daerah di Kabupaten Bolsel.
Selian itu, dalam dunia birokrasi katanya, pendidikan juga mempunyai peran vital. Terutama dalam hal peningkatan kompetensi dan profesionalisme seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pendidikan juga penting dikalangan birokrasi untuk meningkatkan kesadaran etika dan mencegah korupsi, membangun budaya kerja yang sehat, dan meningkatkan kepercayaan publik,” tegas Kamaru.(Advetorial)
