Matapena.news, Bolsel – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menjadikan Bolsel sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) terus dilakukan. Melalui instansi teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA), pemerintah daerah menggelar Rapat Gugus Tugas KLA di ruang BERKAH, kantor bupati, Di Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki Senin, 5 Mei 2025.
Rapat yang dipimpin Kepala DPPKBP3A Suhartini Damo ini, bertujuan untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, dan menyusun langkah-langkah strategis dalam pemenuhan hak anak secara menyeluruh di wilayah Bolsel.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh narasumber tim gugus tugas KLA Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ni Ketut Suartini dan Selvina Politon.
Pada kesempatan itu, kedua Narsum memaparkan indikator-indikator penilaian serta tantangan yang harus diatasi dalam pembangunan KLA.
Narasumber memaparkan tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan KLA diantaranya, evaluasi capaian indikator KLA meliputi lima klaster utama yaitu, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta perlindungan khusus.
“Penguatan kolaborasi lintas sektor. upaya ini diarahkan pada peningkatan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, dunia usaha, serta media untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak,” kata Ni Ketut Suartini.
Lebih lanjut ia menyampaikan, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi penting untuk memastikan setiap klaster mendapat dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai.
Berdasarkan data yang disampaikan, Bolsel masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta kasus perkawinan anak.
Lingkungan keluarga yang belum sepenuhnya mendukung tumbuh kembang anak juga menjadi sorotan. “Oleh karena itu, pengembangan fasilitas ramah anak seperti Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA) harus diupayakan secara optimal,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala DPPKBP3A Bolsel Suhartini Damo mengatakan, pada rapat tersebut dirumuskan beberapa poin penting untuk menjawab tantangan yang ada di lapangan. Diantaranya, mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan pro-anak dari tingkat kabupaten hingga desa, menguatkan peran Forum Anak Daerah (FAD) sebagai ruang partisipatif bagi anak-anak dalam menyuarakan aspirasinya, dan meningkatkan layanan konsultasi keluarga melalui Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
“Kabupaten Bolsel telah meraih predikat KLA kategori Pratama. Tahun ini, harapannya ditingkatkan ke kategori Nindya. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan,” tutup Damo.***
