Matapena.news, Bolsel – Bertempat di Hotel Aryaduta, Manado, Rabu 24 September 2025, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), menggelar kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk jenjang SD dan SMP tahun 2025.
Kegiatan yang diikuti oleh 188 kepala sekolah dan bendahara BOSP ini diawali dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Disdikbud Bolsel, Rante Hattani.
Dikatakan Kadis dalam laporannya, Bimtek ini penting untuk diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan bendahara BOSP karena adanya regulasi baru melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022.
Aturan baru tersebut kata Rante, mengatur ulang komponen belanja, antara lain Belanja buku minimal 10% dari pagu dana, belanja pemeliharaan sarpras maksimal 20%, honorarium guru dan tenaga kependidikan maksimal 20% untuk sekolah negeri serta 40% untuk sekolah swasta, serta BOS Kinerja diarahkan ke pelatihan.
Selain regulasi baru, lanjut kadis, Bolsel juga menerima program prioritas Kemendikdasmen RI senilai Rp 3,79 miliar untuk pembangunan ruang administrasi, ruang UKS, Jamban sekolah, hingga laboratorium praktik otomotif dan tata boga.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis juga merinci penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) yang diantaranya, fase 1 tahun 2025 mencapai 3.376 kuota, terdiri dari 2.286 siswa SD, 817 siswa SMP, serta 33 peserta Paket A, B, dan C.
Ditempat yang sama Kepala BPMP Sulut, Vebry H. J. Dien, mengapresiasi langkah Bolsel dan memastikan pihaknya akan mengundang pendidik Bolsel dalam pelatihan khusus digitalisasi pembelajaran.
Sementara itu, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, menegaskan bahwa pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tahun 2025, Bolsel menerima DAK Non Fisik BOSP Reguler sebesar Rp12,02 miliar dan BOS Kinerja Rp 410 juta.
“Dana ini bukan jumlah kecil. Kepala sekolah dan bendahara wajib memahami regulasi terbaru agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan,”tegas Bupati.
Bupati Iskandar menambahkan, temuan Inspektorat maupun BPK harus ditanggapi secara proaktif, sehingga pengalaman tahun sebelumnya menjadi pelajaran untuk perbaikan.
“Melalui Bimtek ini, saya berharap Disdikbud Bolsel dapat tercipta pemahaman teknis yang lebih kuat, transparansi yang lebih tinggi, serta profesionalisme dalam pengelolaan dana pendidikan,” kata Iskandar.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Administrasi, serta sejumlah pimpinan OPD.(Advetorial)
