Matapena.news, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada negara.
Kepala BPK Perwakilan Sulut menegaskan bahwa penyampaian LKPD adalah bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. BPK akan melanjutkan proses audit untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, dengan target capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahulian di wilayah Sulut, dan akan segera menindaklanjutinya dengan pemeriksaan terperinci atas LKPD yang telah diserahkan,” kata Kepala BPK perwakilan Sulut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga turut menekankan pentingnya budaya anti-korupsi, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas belanja publik, khususnya pada sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan bahwa penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud komitmen Pemda Bolsel dalam menjaga tata kelolah keuangan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Ia berharap proses audit berjalan lancar dan menghasilkan evaluasi positif bagi perbaikan ke depan.
“Kami berharap dengan penyerahan LKPD ini, proses pemeriksaan oleh BPK dapat berjalan lancar sehingga dapat dihasilkan opini yang baik dan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan pengelolaan keuangan kedepannya,” ujar Bupati Iskandar Kamaru.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran DPRD dan perangkat daerah Bolsel.(Infotorial)
