Matapena.news, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru bersama wakil bupati Deddy Abdul Hamid menghadiri rapat paripurna tahap I Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2024, Rabu (26/3/2025), di Kawasan Pemerintahan di Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Arifin Olii, ini turut dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Ridwan Olii, para anggota Dewan, Sekretaris daerah, pimpinan OPD, camat dan Sangadi.
Bupati dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan amanat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah dan pasal 19 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap kepala daerah berkewajiban melaporkan LKPJ setiap tahun berjalan.
Dalam laporannya, ada beberapa poin penting yang disampaikan, mulai dari peningkatan yang sudah berhasil dicapai dan sejumlah program yang masih dalam tahap penyelesaian.
“Indeks pembangunan manusia di Bolsel dalam dua tahun terakhir relatif cukup baik. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan, begitu juga dengan angka pengangguran juga mengalami penurunan yang cukup signifikan,” sebut Iskandar dalam Laporannya.
Bupati juga memaparkan, sejauh ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bolsel dari tahun ke tahun masih terbilang sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu katanya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk dapat meningkatkan PAD yang terdiri dari, Pendapatan pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
“Untuk itu, mari bersama-sama kita mengoptimalkan pemanfaatan sumber Pendapatan asli daerah yang sudah ada, dan menggali potensi sumber PAD lainnya.
Mari kita memotivasi masyarakat agar dapat mengelolah sumber daya yang dimiliki dalam bentuk BUMDES yang dipelopori oleh pemerintah dan masyarakat desa,” ungkapnya.
Dari segi pemerintahan dan tata kelolah keuangan daerah, kata Bupati, bisa dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian dari tahun ke tahun dari BPK-Ri, namun meski demikian masih banyak hal juga yang harus dibenahi bersama.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja kerasnya dalam menjalankan berbagai program pemerintahan dan kemasyarakatan setiap tahunnya. Apresiasi juga kami berikan kepada jajaran DPRD yang terus bersinergi dalam membangun daerah ini,” tutup Kamaru.
Atas LKPJ yang disampaikan Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, diterima oleh 3 fraksi yang ada di DPRD Bolsel, untuk dibahas ke tahap selanjutnya. (Feb)
