Matapena.news, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar sidang paripurna Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, bertempat di Kantor DPRD, di Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu 18 Juni 2025.
Ketua DPRD Arifin Olii mengatakan, pelaksanaan paripurna ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini merupakan kewajiban pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sementara Bupati Iskandar Kamaru dalam sambutannya mengatakan, Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan tersebut mengamanatkan setiap kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa keuangan yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD setempat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa laporan keuangan merupakan tools dan bentuk keberlangsungan atau sustainabilitas pemerintah daerah. Untuk itu, peran para pengelolah keuangan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam menjaga laporan keuangan yang informatif.
“Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini adalah peraturan yang sifatnya delegatif dan telah melalui serangkaian proses audit dari BPK-RI,” tandas Bupati Iskandar.
Pemimpin pilihan rakyat tersebut mengurai bahwa Pemkab Bolsel berhasil mendapat Opini WTP dari BPK-RI untuk yang ke-11 kalinya berturut-turut. Karenanya, kita patut bersyukur karena kita masih memiliki komitmen yang sama, ketaatan asas yang sama khususnya para ujung tombak pengelola keuangan.
“Opini WTP ini menggambarkan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal dan dapat dipertanggung jawabkan,” simpulnya.
Orang nomor satu Bolsel ini lalu menyampaikan sejumlah informasi penting terkait proses pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang ia pimpin, diantaranya yaitu angka kemiskinan di Bolsel semakin berkurang sesuai data terkini dari Kementerian Sosial.
“Alhamdulillah berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di tahun 2025 ini angka kemiskinan di Bolsel sudah bergeser dari angka 12% ke angka 11%,” ujarnya di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD, para pejabat tinggi pratama dan ASN, serta para jurnalis.
Ia juga memaparkan, tahun ini Bolsel mendapatkan bantuan 230 unit rumah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik dan 20 unit rumah CSR yang pembangunannya dilaksanakan di Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur. Selain itu, ada beberapa bantuan yang diberikan oleh Anggota DPR-RI Yasti Soepredjo Mokoagow.
Sementara laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, diterima oleh 3 fraksi yang ada di DPRD untuk dibahas ditahap selanjutnya.(Advetorial)
