Matapena.news, Bolsel – Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB dan P3A) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), ikut andil dalam penurunan angka stunting di daerah. Terbukti, Dinas KB, PP dan PA termasuk juga pada 19 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ikut memerangi stunting. Nah, untuk memerangi stunting secara gotong royong, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel bahkan menggelar Kegiatan Analisis Situasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025.
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Bolsel, Marzanzius Arvan Ohy SSTP MAP, Rabu (9/7/2025).
Sekda yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Bolsel mengatakan, kegiatan ini merupakan fondasi awal dalam siklus intervensi percepatan penurunan stunting di daerah.
“Analisis situasi adalah aksi pertama dari enam tahapan Aksi Konvergensi. Ini sangat penting untuk memetakan target sasaran, capaian program, penganggaran, cakupan layanan, hingga tantangan yang dihadapi,” kata Arvan.
Menurut Sekda, meruju Petunjuk Teknis dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Strategi Nasional Sekretariat Wapres RI, Aksi Konvergensi periode 2025–2029 mengalami penyederhanaan dibanding periode sebelumnya (2021–2024). Kini kata Arvan sapaan akrab Sekda, Aksi Konvergensi periode 2025-2029 hanya ada 6 aksi, terdiri dari 4 aksi utama dan 2 aksi pendukung, diantaranya:
Empat Aksi Utama:
- Analisis Situasi
- Penguatan Perencanaan
- Penguatan Pelaksanaan
- Monitoring dan Evaluasi
Dua Aksi Pendukung:
- Penyusunan regulasi pendukung
- Publikasi pelaksanaan aksi konvergensi
Diketahui, pelaporan data dilakukan berbasis digital dan kolaboratif, melalui melalui platform Web Monitoring (WebMon) Bina Bangda, yang mencakup dua level: kecamatan dan kabupaten/kota.
Tingkat kecamatan, pelaporan dilakukan oleh tujuh jenis akun pengguna, termasuk:
- Operator Kecamatan
- Operator Puskesmas (Petugas Gizi)
- Operator PLKB
- Verifikator Kecamatan
- Verifikator Puskesmas
- Verifikator PLKB
- Camat (sebagai pihak approval)
Sementara di tingkat kabupaten/kota, pelaporan melibatkan 19 OPD sebagai penanggung jawab data utama, antara lain:
- Bappelitbangda
- Dinas Kesehatan
- Dinas KB dan P3A
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Kominfo
- dan sejumlah OPD teknis lainnya.
Pelaporan mencakup 31 indikator percepatan penurunan stunting, mulai dari cakupan layanan hingga penganggaran dan penandaan (tagging), yang wajib dimuat dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja OPD.
Dihadiri Tim Ahli Kemendagri
Saat membuka kegiatan ini, Sekda Arvan turut didampingi oleh Kepala Bappelitbangda Bolsel, Rikson Paputungan, SE, M.Si.
Turut hadir pula Sam Patoro Larobo SH MH, Tim Ahli dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, yang memberikan pendampingan teknis terkait implementasi aksi konvergensi. (Feb/Adve)
