Matapena.news, Bolsel – Dalam rangka percepatan penurunan angka Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Pemerintah Kabupaten menggelar Rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan stunting tingkat Kabupaten, Senin (6/3/2023), bertempat di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati, di Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki.
Kegiatan yang dimotori Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindunagn Anak (DKB-PPPA) ini, dibuka langsung Sekretaris daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy yang juga Wakil ketua Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS), mewakili Ketua TPPS Deddy Abdul Hamid yang juga Wakil bupati (Wabup) Bolsel.
Dikatakan Sekda, Rakor ini merupakan rapat evaluasi hasil pengukuran Analisis Situasi terhadap bayi atau balita yang sudah terinput lewat aplikasi ektronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). “Lewat aplikasi ini, kita sudah bisa mengetahui jumlah bayi maupun balita yang teridentifikasi stunting di Bolsel. Sehingga, bisa dengan mudah tertangani dan cepat penanggulangannya,” kata Sekda.
Jebolan IPDN ini menuturkan, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bolsel dalam menangani stunting, pihaknya memiliki program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS). “Dalam BTS ini terdapat tim yang dibentuk dari semua OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) dan mereka sudah diberi tugas serta tanggungjawab masing-masing untuk penanggulangan stunting ini,” tambah Wakil Ketua TPPS.
Senada diakui Kepala Dinas KBPP-PA Bolsel, Suhartini Damo. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi, bayi dan balita yang terdata dan masuk kategori stunting sebanyak 241 atau 4,4 persen selang tahun 2023. “Angka ini terbilang turun, karena pada tahun 2022 lalu, angka stunting di Bolsel berada di posisi 5,21 persen atau sebanyak 281 bayi dan balita. Sehingga, tahun ini mengalami penurunan kurang lebih 1,17 persen angka stunting di Bolsel,” tambah Suhartini.
Pada tahun 2022 lalu, kata Kadis, lokus stunting di Bolsel terdiri dari 26 desa yang menjadi sasaran percepatan sampai tahun 2023 ini. “Nah, di tahun ini ada 42 desa yang menjadi lokus kami (tim) pada tahun 2024 mendatang. Ini yang menjadi fokus pemerintah daerah yang akan dilakukan secara bersama-sama melalui BTS yang sudah dibentuk,” kuncinya. (feb/**)
